Kabupaten Karawang, Wartareformasi. com – Ketua Dewan Perwakili Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, Pendi Anwar, Tandatangani kesepakatan dan menampung usulan dari Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) Kabupaten Karawang, terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga penghapusan UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan kenaikan upah 10 sampai 20 persen pada tahun 2023 mendatang.
Kesepakatan diambil berdasarkan hasil audiensi dari ketua DPRD yang didampingi wakil ketua dan anggota DPRD Karawang, yang bertempat di ruang rapat prokopimda gedung Kantor Bupati, hadir mewakili pemerintahan kabupaten Sekretaris Daerah (Sekda), H. Acep Jamhuri dan Sekdin Disnakertrans dengan perwakilan dari KBPP, Jumat (9/9/2022). Saat menerima unjuk rasa KBPP di depan Kantor Bupati Karawang terkait kenaikan harga BBM.
Ketua DPRD Karawang, Pendi Anwar kepada media usai audeinsi menyampaikan, ini aspirasi dari KBPP, ada tiga tuntutan yang mereka sampaikan diantaranya kenaikan BBM bersubsidi, UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja dan kenaikan upah kerja. “Sebetulnya semua itu kebijakan pemerintah pusat, kami di sini DPRD dan pemerintah daerah hanya meneruskan dan menyampaikan kepada pemerintah pusat apa yang menjadi tuntutan dari rekan -rekan buruh yang bergabung KBPP,” singkatnya.
Hal senada disampaikan, Sekda Karawang, H. Acep Jamhuri, M.Si, untuk menjaga terjadinya dampak dari kenaikan BBM tersebut dikhawatirkan terjadi PHK, maka pemerintah juga akan membuat surat kepada setiap perusahaan untuk tidak mengeluarkan para karyawannya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Karawang, Dr. Atta subagya didampingi H. Tatang Taupik menyampaikan, apa yang dilakukan pemerintah saat ini, dengan menaikan harga BBM bersubsidi tidak tepat dimana masyarakat baru bangkit setelah selama 2 tahun kemarin dilanda musibah covid-19.
“Sekarang pemerintah menaikan harga BBM yang cukup signifikan itu membuat masyarakat merasa terbebani yang cukup berat secara umum,” jelasnya.**@Ropendi
