Kabupaten Tangerang, Warta Reformasi – Desa Cikande menjadi desa yang pertama mendapat monitoring evaluasi (Monev) penyelenggaraan angaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dari Pemerintah Kecamatan Jayanti. Monev berlangsung diruang rapat Camat Jl. Raya Jakarta-Serang, Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang-Banten, Jumat (19/11/2021).
Pemerintah Kecamatan Jayanti mulai mengexpose satu persatu desa se-Kecamatan Jayanti untuk dilakukan monitoring dan evaluasi lapangan. Pemrintah Kecamatan pun membentuk tim monev untuk 8 desa. “Tujuan monev ini tentunya sebagai bahan pembinaan tim kecamatan terkait penyelanggaraan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) disetiap desa khususnya tahun anggaran 2021.
Camat Jayanti, Yandri Permana, S.STP dihadapan awak media ini mengatakan bahwa hari ini Pemerintah Kecamatan Jayanti lakukan monitoring dan evaluasi lapangan.
“Hari ini kami mulai expose satu per satu Desa-Desa, adapun yang sudah kami lakukan monitoring dan evaluasi lapangan,” ucap Yandri usai rapat evaluasi Desa Cikande, Jumat (19/11/2021).
Lanjut Yandri, bahwa sebelumnya tim monev tersebut sudah dibentuk pada bulan September.
“Sebelumnya tim monev ini sudah kami bentuk untuk melaksanakan tugas monev di 8 desa se-Kecamatan Jayanti. Tim sudah melaksanakan tugasnya pada sekitar bulan September, namun karena berbagai kesibukan kami di kecamatan terutama karena urusan percepatan vaksin, maka baru sekarang dilakukan expose hasil monev ke desa-desa,” kata Camat.
Sambungnya, monev tersebut diawali dari Pemerintah Desa Cikande.
“Kami mengawali expose monev untuk Desa Cikande, dan selanjutnya akan kami undang desa-desa lainnya. Tujuan monev ini tentunya sebagai bahan pembinaan kami tim Kecamatan terkait penyelanggaraan APBdes disetiap desa khususnya tahun anggaran 2021,” Jelas Yandri.
Yandri menambahkan, jika monev tersebut sebagai bahan laporan ke intansi selanjutnya.
“Apabila ditemukan kekurangan baik secara fisik maupun administratif maka harus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Monev ini pun tentunya sebagai bahan laporan juga ke Bupati Tangerang melalui DPMPD dan tentunya juga Inspektorat Kabupaten Tangerang,” terangnya.**@Khondoy
