Karawang – Jabar, Warta Reformasi – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggelar rapat persiapan menjelang pilkada serentak (9 Desember 2020), di delapan kota /kabupaten, rapat berlangsung di Ballroom Hotel Mercure jalan Galuh mas Sukaluyu Telukjambe Timur, Rabu (4/11/2020).
Rapat kesiapan pilkada serentak yang dilaksanakan zoom virtual, dan tatap muka karena covid-19 di batasi yang hadir hanya 30 orang, hadir Dirjen Kementerian Dalam Negeri, ASDA l, KPU Karawang, Bawaslu Karawang, Kapolres, Dandim 0604, PCNU Karawang, tokoh Agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan mahasiswa.
Yusharto, H. Plh Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri
Mewakili Sekretaris Daerah, Asisten Daerah I (ASDA l), Dr. Ahmad Hidayah menyampaikan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Karawang tahun ini, dianggap paling mahal, karena tahun 2020 anggaran dibagi untuk penanganan covid-19, pelaksanaan pilkada, dan menghadapi musim hujan yang semuanya membutuhkan biaya cukup banyak,” kata ASDA l.
Sementara itu, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat, H. Iip Hidayat menyebutkan, menggagas diadakannya acara dialog persiapan menghadapi pilkada serentak yang akan dilaksanakan di delapan kabupaten /kota, ada yang beda dalam penyelenggaraan pilkada tahun ini, karena pada masa pandemi covid-19,” jelasnya.
Pelaksana Harian (Plh) politik dan pemerintahan umum Dirjen Kementerian Dalam Negeri, Yusharto. H memberikan apresiasi langkah yang dilakukan kesbangpol provinsi Jawa Barat, yang telah menggelar kegiatan ini, mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat terutama yang ada diwilayah-wilayah yang melaksanakan kegiatan pilkada,” katanya kepada awak media.
Lanjutnya, Ada 27 kabupaten /kota di Jawa Barat, 8 diantaranya menyelenggarakan pilkada, dan hari ini putaran ke empat dilaksanakan rapat persiapan di Karawang, dengan adanya kegiatan ini, sosialisasi terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada, langkah-langkah yang harus dilakukan penyelenggara berikut bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pilkada bisa tersampaikan,” papar Yusharto.
“Kami berharap penyelenggaraan pilkada di Karawang tidak banyak pelanggarannya, dari 309 000 laporan secara nasional, hanya 2,3 persen, justru sekuat apapun penegak hukum, kalau masyarakatnya tidak ower, maka pelanggaran akan semakin banyak, semakin masyarakat ower, dan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pilkada, apa yang diharapkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pemimpin legitimete, masyarakat sendiri harus bisa berpartisipasi secara langsung,” ungkapnya.**@Ropendi
