Bangka Belitung, Warta Reformasi – Anggota DPD RI perwakilan provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Komite IV, Ir. H. Darmansyah Husen melakukan kegiatan reses di perkantoran gubernur provinsi Kepulauan Bangka belitung dalam rangka pengawasan terhadap realisasi pelaksanaan APBN tahun 2019 dan persiapan pertimbangan terhadap RUU APBN tahun 2021, Senin (3/8/2020).
Pada kegiatan reses, Ir. H. Darmansyah Husen bersama rombongan disambut langsung oleh asisten I bidang pemerintahan dan desa juga merangkap Kepala Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, Drs. H.Yulizar Adnan, M.Si., perwakilan Bakeuda provinsi di bidang retribusi dan pendapatan lain-lain, Bondan Sasongko, S.Ip dan perwakilan dari Bappeda provinsi, Doni Golput dan Ervian di ruang rapat Tanjung Pesona perkantoran gubernur provinsi kepulauan bangka Belitung.
Ir.H. Darmansyah Husein dalam kata sambutannya mengatakan bahwa kami juga mengawasi dana transfer ke daerah-daerah dan memastikan bahwa dana transfer itu bertumbuh dari waktu ke waktu, dana transfer itu menjadi pemicu dan pemacu pertumbuhan di daerah-daerah.
“Kita memang mengetahui bahwa sebagian besar daerah kita ini memang masih mengharapkan atau sangat tergantung kepada dana transfer ke daerah, Tidak kalah pentingnya juga adalah pengawasan terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan APBN dan kita juga dalam rangka persiapan untuk pertimbangan RUU APBN tahun 2021,” kata Ir. H.Darmansyah Husein.
Selanjutnya, Ir. H. Darmansyah Husen menjelaskan ada salah satu yang menjadi program unggulan pemerintah kita dalam rangka menstimulus ekonomi ini adalah menstimulus kawasan-kawasan yang berbasis atau mengembangkan perekonominya,akan banyak berharap pada sektor kepariwisataan dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk mendapatkan prioritas.
“Untuk evaluasi tahun 2019,kami salut dan mengucapkan selamat kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas laporan keuangan dan mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” ungkap Ir. H.Darmansyah Husein.
Pada kesempatan yang sama, Drs. H. Yulizar Adnan, M.Si., menjelaskan tentang yang berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD).
“Alhamdulillah, provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sudah mau mencairkan tahap ke 3 dana tersebut,Ada tambahan dari gubernur provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memberikan setiap desa itu apabila dana BLTDD itu kurang akan di cover dengan bantuan dari APBD provinsi dari refocusing dana kita dan ini masih dalam proses,” ucapnya.
“Kami mohon dan berharap kepada anggota DPD RI perwakilan Bangka Belitung untuk menyampaikan suara kami dan dana-dana yang ada di pusat agar disalurkan ke provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” kata Drs. H. Yulizar Adnan, M.Si.
Dalam pertemuan itu, perwakilan dari Bakeuda provinsi di bidang retribusi dan pendapatan lain-lain, Bondan Sasongko, S.Ip mengatakan untuk dana transfer terus terang saja memang daerah kita masih bergantung pada pemerintah pusat.
“Ada beberapa jenis usaha yang memang tidak berimbas pada masalah covid-19 ini adalah salah satunya Telekomunikasi,Telekomunikasi ini besar potensinya, kalau kita mendapatkan 3 persen setiap kali penjualan mereka sangat luar biasa untuk pemerintah daerah dan bisa mengurangi beban pemerintah pusat,” psparnya.**@(R”77 & Rakaman)
