Beranda Mau Tau Kamsul Hasan : Perlukah Verifikasi Faktual ?

Kamsul Hasan : Perlukah Verifikasi Faktual ?

287
0
BERBAGI

Oleh: Drs. Kamsul Hasan, S.H., M.H.

Banjarmasin, Warta Reformasi – Perlukah Verifikasi Faktual ?
Dewan Pers kembali tegaskan pihaknya tak pernah hubungkan soal verifikasi dengan persyaratan kerja sama media dan pemerintah daerah di Banjarmasin, Jumat (7/2).

Terpisah diskusi ahli pers yang difasilitasi Dewan Pers di Hotel Golden Tulip, Banjarmasin, Jumat sore juga tidak gunakan indikator verifikasi faktual.

Ahli pers untuk menentukan sebuah media itu pers atau tidak kembali pada perintah UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Sering saya tulis pada berbagai catatan, indikator untuk tentukan sebuah perusahaan pers ada pada Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 9 ayat (2) UU Pers.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Kata kunci dari pasal ini Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi yang melaksanakan kegiatan jurnalistik.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Kata kunci pasal ini, perusahaan pers tidak boleh dicampur dengan usaha lain seperti perusahaan jasa, kontraktor dll

BAB IV
PERUSAHAAN PERS
Pasal 9
(2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Kata kuncinya badan hukum Indonesia, bukan badan usaha. Diperkuat putusan MK atas uji materi perusahaan pers badan usaha CV.

Ahli pers menegaskan bila memenuhi syarat UU, meski tidak terverifikasi administrasi atau faktual tetap produk jurnalistik.

Tugas Dewan Pers sesuai Pasal 15 adalah melakukan pendataan. Hanya mendata bukan verifikasi.

“Masih Perlukah Verifikasi Faktual ?”

Oleh: Drs. Kamsul Hasan, S.H., M.H.

Pakar Hukum Pers, praktisi dan pengamat media. Staf pengajar pada sejumlah perguruan tinggi di Jakarta. Ketua Komisi Kompetensi PWI Pusat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here