Beranda Lampung Sebanyak 84 Panwascam Se-Lamteng Dilantik, Komitmen Cegah Politik Uang

Sebanyak 84 Panwascam Se-Lamteng Dilantik, Komitmen Cegah Politik Uang

55
0
BERBAGI

Lampung Tengah, Warta Reformasi – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Tengah (Lamteng) melantik sebanyak 84 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se- kabupaten Lamteng, Komitmen mencegah terjadi praktik politik uang menghadapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, di auditorium BBC Hotel Bandarjaya, Kamis (26/12/2019).

Tampak hadir dalam kegiatan itu, Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto, Ketua MUI HR. Mutawalli, Kapolres AKBP Made Rasma, Dandim 0411 Letkol CZI. Burhanuddin, Kajari Mansyur, Ketua KPUD Irawan Indrajaya, dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung Muhamad Teguh.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Lamteng Harmono mengatakan, dengan dilantiknya anggota Panwascam se-Kabupaten Lampung Tengah itu, diharapkan akan cepat menyesuaikan diri dan bekerja dengan menjunjung tinggi integritas.

“Saya harapkan saudara anggota Panwascam se Lampung Tengah ini mampu menjaga independensi dan integritas dalam suksesi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 mendatang. Kita harus sepakat, akan mencegah politik transaksional atau money politics,” ujarnya.

Senada dikatakan, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Muhamad Teguh menegaskan, para anggota Panwascam se Kabupaten Lampung Tengah harus menjunjung integritas dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Isu money politics di Lampung ini sudah sampai nasional. Dan Lampung ini luar biasa sorotannya disana. Itu artinya, menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga marwah demokrasi,” ungkapnya.

Sementara, Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto berharap para anggota Panwascam se Lampung Tengah yang baru dilantik itu, dapat menjadi garda terdepan proses demokrasi yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.

“Kalau pelaksanaan pilkada 2020 mendatang kualitasnya baik, maka kedepan akan lahir pemimpin terbaik di Lampung Tengah ini. Sebab, dalam hal pelaksanaan demokrasi selalu saja dibayangi dengan praktik politik uang. Itulah yang membuat cost politik menjadi mahal, sehingga ketika jadi kepala daerah, dipastikan akan melakukan korupsi. Karena gaji seorang bupati itu tidaklah besar,” tandasnya.**@Antika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here