Bangka Induk (Desa Matur), Warta Warta Reformasi – Pasca pelantikan DPD RI, pada Selasa (1/10/ 2019) lalu , Ust. Zuhri sapaan akrab mantan Bupati Bangka Barat yang sekarang diberikan amanah oleh warga masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu senator yang mewakili Bangka Belitung di Senayan bersama senator lainnya yaitu Darmansyah Husein, Alexander Franciscus dan Hudarni Rani periode 2019–2024.
Pada kesempatan ini Ust. Zuhri bersilaturahmi sekaligus diskusi menyerap aspirasi dari kelompok Tani yang tergabung dalam Kelompok Tani dan Nelayan Andal (KTNA) Kabupaten Bangka Induk, Selasa (15/10/2019).
Diketahui bahwa saat ini sebagai senator Dapil Bangka Belitung Ust.cZuhri masuk dalam Komite III yang merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pendidikan dan agama.
Lingkup tugas Komite III sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat antara lain adalah :
1. Pendidikan
2. Agama
3. Kebudayaan
4. Kesehatan
5. Pariwisata
6. Pemuda dan Olah Raga
7. Kesejahteraan Sosial
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10. Ekonomi Kreatif
11. Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana dan
12. Perpustakaan.
Selain masuk dalam Komite III DPD RI, Ust. Zuhri juga mendapat kepercayaan dari Lembaga tersebut untuk meduduki sebuah posisi penting pada Badan Akuntabilitas Publik (BAP) sebagai Wakil Ketua. BAP sendiri mempunyai tugas yaitu :
1.Melakukan penelaahan dan menindaklanjuti temuan BPK yang berindikasi kerugian negara secara melawan hokum
2.Menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dan Maladministrasi dalam pelayanan publik.
Ust. zuhri menjelaskan, bahwa BAP ini menjalankan tugas fungsinya bersinergi bersama mitra Lembaga Negara lainnya seperti BPK,KPK,OMBURSMAN.
Menurutnya, walaupun DPD RI tidak memiliki kewenangan eksekusi dan Budgeting namun sebagai salah satu Lembaga Negara yang memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan masukan dan koreksi kepada pemerintah pusat maupun daerah, peran DPD ini menjadi sangat di butuhkan khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikannya langsung kepada pemerintah,”Kata Ust.Zuhri.
“Fungsi kontrol dan check balancing berperan penting,sehingga sasaran kerja dari pemerintah dapat tepat sasaran kepada kebutuhan dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh warga masyarakat khususnya masyarakat Bangka Belitung,tepatnya pada pendidikan, kesehatan perekonomian kerakyatan,”Jelas ust. Zuhri.
Pada pertemuan yang berlangsung lebih kurang 2 (dua) jam bersama Ust. Zuhri diskusi berjalan santai, banyak momentum tanya jawab dari para pelaku tani, sehingga banyak hal yang disampaikan sesuai dengan kondisi terkini dan harapan masyarakat yang selama ini belum atau kurang tersentuh oleh pemerintah.
Saran, masukan, dan aspirasi yang disampaikan oleh para kelompok tani KTNA Bangka Induk sangat berharap sekali kepada Ust. Zuhri sebagai wakil rakyat di DPD RI yang mewakili aspirasi masyarakat Bangka Belitung, dapat cepat merespon apa yang menjadi kebutuhan masyarakat khususnya kaum petani,”Harap Petani.
Petani, Sekarang ini banyak mengalami persmasalahan seperti harga komoditi Lada, Karet, dan Sawit yang tidak berpihak pada para petani.
Ditambah eksploitasi lahan tambang yang tidak terkontrol berdampak pada lahan perkebunan. Oleh karena itu ini juga menjadi salah satu yang harus di perjuangkan oleh DPD RI kedepan harap mereka.
Kondisi di masyarakat yang terjadi saat ini banyaknya terjadi benturan-benturan dari berbagai sektor, petani menyalahkan penambang dan begitu sebaliknya, nelayan juga mengalami hal yang sama.
Menurut ust. Zuhri kita perlu memahami dulu bahwa sudah menjadi kodrat Allah Bangka Belitung merupakan pulau tambang dan kita kaya dengan potensi tambang namun bagaimana cara mengelola itu dengan baik dan bijak sehingga semua sektor dapat maju bersama tidak ada yang merasa tertinggal,” Jelasnya.
Sebagai contoh seperti halnya permasalahan karet, jika persoalan yang di persoalkan adalah harga maka tidak ada titik temu, namun bagaimana kita mencari solusi masalah karet ini.
Persoalan utama karet kita bukan lah tentang harga naik atau turun namun kualitas getah karet kita yang sedikit sehingga disaat harga sedang turun maka biaya produksi lebih besar ketimbang hasil keuntungan yang diperoleh para petani karet.
Jika sebaliknya kualitas karet kita sangat bagus dan memiliki getah yang banyak maka di saat harga turun petani masih dapat bertahan walaupun keutungannya sedikit, akan tetapi disaat harga naik maka secara signifikan penghasilan petani karet akan bertambah berlipat.
“Oleh karena itu saya mengajak seluruh para petani khususnya petani karet mulai untuk berfikir meremajakan pohon karet yang lama secara bertahap di gantikan dengan bibit karet baru yang memiliki banyak getah sehingga nanti akan berdampak 5 (lima) tahun kedepan petani karet kita menikmati hasil getah karet yang lebih banyak,”terangnya.
Di akhir pertemuan tersebut Ust. Zuhri menyampaikan bahwa dalam hal kebijakan ada porsi yang eksekusinya di pusat dan daerah, tidak semua harus ke pusat. Kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan disampaikan melalui pertemuan dengan kepala daerah sementara untuk di pusat akan di bahas dalam rapat bersama Komite III DPD RI sebagai usulan terhadap masukan aspirasi yang terserap dari masyarakat.**@(R” 77)
