Palembang, Warta Reformasi- DPRD Provinsi Sumsel menggelar rapat Paripurna LX (60) dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian Komisi-Komisi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2018, serta pendapat akhir Gubernur Sumsel terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, Senin (8/7/2019).
Dalam rapat tersebut, Komisi-Komisi DPRD Provinsi Sumatera Selatan sepakat menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2018. Juru bicara Komisi I Lindawati Saropi menyampaikan dapat menerima dan memahami raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Prov Sumsel tahun 2018.
Komisi I memberikan rekomendasi diantaranya meminta Gubernur segera memerintahkan Inspektorat Daerah menindaklanjuti temuan dari BPK RI. Meminta agar Sekda meningkatkan koordinasi antar instansi dengan mengedepankan aspek legalitas, serta menegakkan disiplin aparatur.
Meminta agar BPKAD menyelesaikan aset Pemprov Sumsel yang tersandung masalah hukum, serta melakukan inventarisasi, validasi aset. Kemudian, BPKAD segera menyelesaikan masalah pertanggungjawaban Dana Hibah kepada Polda Sumsel. Gubernur segera mengalihkan penggunaan aset tanah RS Siti Khadijah dari BPKAD ke Dinas Kesehatan.
“Kami meminta agar Diknas menyelesaikan permasalahan SMAN 14 Palembang dan SMPN 41 Kota Palembang yang terletak di Kabupaten Banyuasin. Serta meminta Sekda untuk memerintahkan Pol PP lebih proaktif menegakkan Perda,” ujarnya.
Juru bicara Komisi II Ghani Subik menuturkan, dapat menerima dan memahami raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 dan memberikan rekomendasi agar pengelolaan keuangan sudah baik dan ditingkatkan kedepannya. Penyerapan anggaran sudah baik dan untuk beberapa OPD yang belum mencapai 90 persen agar meningkatkan pengelolaan keuangan dan perencanaan kerjanya.**@Ade
