Kabupaten OKU Selatan, Wartareformasi.com – Pemerintah Kabupaten OKU Selatan melalui Dinas PPKB-PPPA Kabupaten OKU Selatan mengikuti apel siaga tim pendamping keluarga nusantara (PKN) secara virtual dalam rangka membangun sinergitas tim percepatan penurunan stunting, Kamis (12/5/2022).
Mengikuti secara daring itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda OKU Selatan, Joni Rafles, AP.,M.Si., didampingi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan, Kusri, S.H., Kapolres OKU Selatan atau yang mewakili, Kepala Bappeda Litbang OKU Selatan, TP PKK OKU Selatan, IBI, Kepala Dinas Kesehatan, DPMPD, TIM Pendamping Keluarga, dan Penyuluh KB/ PLKB.
Bertempat di Kabupaten Subang Apel Siaga ini dihadiri langsung oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI beserta para Deputi, Kepala BKKBN Pusat, Para Gubernur Se- Indonesia dan diikuti secara virtual oleh Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen Tim Pendamping Keluarga dalam sebuah “Gerakan Pendampingan Keluarga” dalam upaya percepatan penurunan angka Stunting di Indonesia.
Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan berbagai demonstrasi yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga seperti Dasboard Keluarga Berisiko Stunting, Poktan Generasi Berencana (genre), bazar hingga pelayanan vaksinasi.
Kepala BKKBN Kabupaten OKU Selatan, Hasto Wardoyo dalam apel siaga TPK bergerak mengatakan 600 ribu personel bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan, dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.
“Jumlah keluarga berisiko stunting ini harus ditekan seminimal mungkin. Mari kita bekerja secara optimal,” kata Hasto.
Lanjunya, Berdasarkan pendataan keluarga 2021 yang dilakukan oleh lebih dari 700 ribu kader, berhasil mendata 66.207.139 kepala keluarga di 33 provinsi, dan memetakan keluarga yang teridentifikasi sebagai keluarga berisiko stunting sebanyak 21.906.625 keluarga.
Data keluarga berisiko stunting yang dinamis dari waktu ke waktu, memerlukan verifikasi, validasi, dan sekaligus pemutakhiran, agar pemerintah mempunyai data sasaran yang valid dan akurat, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman sasaran pendampingan keluarga maupun intervensi terhadap keluarga berisiko stunting yang terdiri dari ibu hamil, balita (0-59 bulan), baduta (0-23 bulan),” bebernya.
Disampaikannya, Karena itu, kader KB akan datang ke rumah keluarga sasaran untuk melakukan pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data, selain melakukan komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) pencegahan stunting.
“Hal tersebut dapat dilakukan bersamaan mengingat kader keluarga berencana (KB) juga adalah bagian dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) bersama-sama dengan pendamping dari tenaga kesehatan seperti bidan, dan kader Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK). Mari sukseskan program Keluarga Berencana dan penurunan stunting,” tutupnya.**@Ril/Jafar
