Beranda Banten Diduga Tercemar Limbah Pabrik, DLHK Kabupaten Tangerang Kembali Ambil Sampel Air Sumur...

Diduga Tercemar Limbah Pabrik, DLHK Kabupaten Tangerang Kembali Ambil Sampel Air Sumur Warga

128
0
BERBAGI

Kabupaten Tangerang, Warta Reformasi – Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kembali menerjunkan tim kelapangan melakukan pengambilan sampel air yang diduga tercemar limbah pabrik. Kali ini pengambilan dilakukan dari dua sumur warga Desa Gembong Kecamatan Balaraja dan Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti yang berada di sekitar PT. Mayora Indah Jayanti, Kamis (7/10/2021).

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Bina Hukum dan Lingkungan DLHK Kabupaten Tangerang, Sandi Nugraha mengatakan, berdasarkan laporan yang masuk, kami langsung melakukan pengambilan sampel air di beberapa sumur warga yang ada di dua Desa.

“Kita ambil sampel air dari sumur rumah warga desa Gembong dan Sumur Bandung, sebelumnya sudah kami ambil sampel air sungainya pada April 2021 lalu, jadi ini yang kedua kali kita ambil sampel air,” ujar Sandi di sela-sela pengambilan sampel air dari rumah warga Sumur Bandung.

Dijelaskannya, tim mengambil sampel air ini sekaligus memeriksa dan mengamati air sumur yang dikeluhkan warga dampak dari berubahnya warna dan rasa dalam beberapa tahun terakhir.

“Pengambilan dan pemeriksaan sampel air ini, kami melibatkan pihak UPT Laboratorium (DLHK) Kabupaten Tangerang, guna memastikan kandungan zat dalam air sumur berbahaya apa tidak jika nanti dikonsumsi ? Kita tunggu hasilnya 14 hari kerja, nanti kita informasikan,” ujar Sandi.

 

 

Sementara itu, Aliansi Lembaga Pecinta Lingkungan Hidup, Ansyah Sandy bersama Ayi Abdullah, S.H., saat berada di lokasi pengambilan sampel air sumur warga mengatakan, saat ini kita mendampingi tim DLHK untuk mengkroscek serta memberikan partisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup di PT Mayora Indah Jayanti, yang diduga kuat telah mencemari lingkungan.

“Ini tentang kerusakan estetika lingkungan hidup yang sampai saat ini belum mendapatkan hasil berita acara karena masih dalam pengecekan hasil laboratorium,” ungkap Ansyah.

Menurutnya, sebagai dasar hukumnya adalah UU Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Kepmen LH Nomor 50 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan dan Permen Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 lampiran SLV11 tentang Uji Air Limbah,” bebernya.

Sementara itu, HRD PT. Mayora Indah Jayanti, Muchlis saat diminta keterangan oleh aktivis Lingkungan Hidup untuk melihat langsung proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dirinya mengatakan, harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari pimpinannya.

“Saya harus sampaikan dulu ke pimpinan saya, kalau pimpinan tidak bisa, maka saya tidak bisa ngomong apa-apa,” jawab Muchlis.**@(Romi/Khondoy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here