Beranda Mau Tau Fraksi PDI-P Prediksi Pjs Bupati Ogan Ilir Diduga Miliki Tujuan Politis Terkait...

Fraksi PDI-P Prediksi Pjs Bupati Ogan Ilir Diduga Miliki Tujuan Politis Terkait Pilkada

379
0
BERBAGI

OGAN ILIR, Warta Reformasi – Ketua Fraksi PDI-Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir (OI), Amir Hamzah, S.H., mengkritik keras apa yang dilakukan oleh Pjs Bupati OI, Aufa Syahrizal, Amir Hamzah memprediksi jangan jangan ada dugaan kepentingan Politis.

Menurut Amir Hamzah, S.H., apa yang dilakukan Pjs Bupati OI ini terlalu lebay dan berlebihan, jangan sampai terkesan ada pembodohan dengan hal yang belum pasti, kita semua dihadapkan dengan Cluster Covid-19 , jadi banyak hal yang dilarang harus kita patuhi.

“Saat ini Pjs Bupati OI, Aufa Syahrizal mengumpulkan Kepala Pemerintahan Desa dan Kecamatan yang idealnya di cluster covid-19 bisa dilakukan dengan melayangkan surat, apalagi OI saat ini melangsungkan Pilkada dimana situasi serta suhu politik dimasyarakat semakin hari semakin memanas, situasi menjadi sangat riskan dalam situasi apapun, dikhawatirkan bisa memicu konflik bathin bahkan berpotensi kearah yang lebih ekstrim, mempertimbangkan itu mengapa dalam situasi seperti ini dikumpulkan dua sesi, hanya tiga kecamatan perharinya,” jelas Amir Hamzah kepada wartawan, Kamis (8/10/2020).

Seperti contoh, baru baru ini Pjs Bupati OI, Aufa Syahrrizal video pidatonya beredar viral di medsos, Kades dan UPTD di Kecamatan dikumpulkan, Pjs itu harus fokus untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan, lagi pula saat ini kan di 7 Kabupaten/Kota di Sumsel sedang dalam tahapan Pilkada, termasuk di Kabupaten Ogan Ilir. Jadi, apa yang dilakukan Pjs itu diduga sudah berupaya melakukan kampanye terselubung disaat pandemi Covid-19, tidak menutup kemungkinan mengarah ke salah satu Paslon,” bebernya.

Politisi PDI-P ini juga menilai apa yang dilakukan Pjs Bupati OI ada dugaan bermuatan Politis dan mengada-ada, kalau alasan nya untuk menyukseskan pilkada mungkin tidak perlu berkeliling Kecamatan, apa lagi ada rencana bakal menyisir 241Desa/Kelurahan yang ada dengan alih alih terkait Pilkada, Penyelenggara Pilkada sudah ada semua yang menangani nya sesuai Tugas dan kewenangan masing masing, untuk Penyelenggara Pemilu Pilkada ini sudah ada KPUD, ditingkat Kecamatan adak PPK di Desa/Kelurahan ada KPPS, sementara untuk mengawasi prosesi penyelenggaraan Pilkada sudah ada Bawaslu, ditingkat Kecamatan ada Panwascam belum lagi pihak pihak yang berkompeten lainnya,” jelas Amir Hamzah.

Ditambahkan Amir Hamzah, apa yang telah dilaksanakan Pjs Bupati ini berpotensi diduga melanggar Maklumat Kapolri terkait aturan protokol kesehatan dan sudah sangat jelas aturan kampanye dalam PKPU No 13 Tahun 2020, ini ada lagi persoalan lain dimana penyelenggara negara dari tingkat Kades Camat hingga OPD dipinta mengajukan permohonan pembangunan infrastruktur maupun lainnya seperti sektor wisata oleh Pjs Bupati ke Pemerintah Provinsi untuk APBD Sumsel 2021 yang belum pasti realisasi nya, kalau mau menyerap aspirasi dan mengetahui kondisi wilayah, kan bisa nanya melalui Dinas, Badan, Kantor atau Camat kalau mau mengusulkan ke Provinsi Sumsel, tinggal dilihat saja skala prioritas usulan Pemkab OI pada Musrenbang tingkat Kabupaten,” kata Amir Hamzah.

Selain itu, misalkan jalan Kabupaten rasanya tidak rasional dan menabrak aturan jika diusulkan dan peningkatan ataupun pemeliharaan nya mau menggunakan dan APBD Provinsi, semua ada aturan main tidak bisa serta merta meskipun disetujui dan uangnya ada, jangan ada Pembodohan dengan hal hal yang tidak rasional ataupun sulit bahkan tidak mungkin tercapai,” sindir Amir Hamzah, S.H.**@ (mdy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here