Bangka Belitung, Warta Reformasi- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan bersurat ke Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hal tersebut dikatakan Bappeda Babel Ferry Insani usai gelar rapat di kantor Bappeda Babel, Jum’at (24/5).
Surat dilayangkan terkait permintaan Dewan KEK mengenai kepastian status Izin Usaha Pertambangan (IUP) di laut pada dua usulan KEK yang ditawarkan Babel, yakni KEK Tanjung gunung dan KEK Pantai Timur Sungailiat.
Sebelumnya, Dewan KEK telah terlebih dahulu mengirimkan surat meminta agar ada fasilitasi antara pengusul KEK dengan PT.Timah selaku pemilik IUP mengenai perjanjian ini.
Kepala Bappeda Babel Ferry Insani mengatakan, kesepakatan atau perjanjian antara PT.Timah dengan pengusul KEK adalah syarat terakhir dari 14 syarat disetujuinya KEK.
Sebenarnya, kata Ferry, sudah ada perjanjian ini.Hanya saja perjanjian itu baru sebatas untuk kawasan darat.
“Ternyata Dewan KEK meminta yang di laut juga, yakni perjanjian terhadap laut di kawasan KEK. Kami sudah jelaskan berkali-kali, tidak berarti ada IUP itu langsung ditambang juga, tidak begitu. Selama ini kan begitu, tetap dilihat apakah ada nelayan, apakah ada pariwisata, kan juga tidak ditambang. Ini yang belum bisa ketemu,”makanya kami mencoba menyurati Dewan KEK terkait perjanjian IUP laut ini,” kata Ferry seusai rapat mengenai ini di kantor Bappeda Babel, Jumat (24/5) sore.
Ferry menyatakan, dari 14 syarat yang diminta, usulan KEK Babel masih terganjal pada syarat perjanjian kawasan laut ini saja. Rapat membahas bahwa perlu ada waktu untuk menjelaskan kepada Dewan KEK mengenai ini.
Pemprov Bangka Belitung selanjutnya akan bersurat ke Dewan KEK. “Kami harus menjelaskan bahwa tidak semua IUP itu bisa ditambang.Dari 14 syarat, masih tinggal satu syarat ini, kami akan berusaha terus,” ucap Ferry.**@(R”77)
