Palembang, Warta Reformasi- Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya menghadiri Paparan Program Forum CSR Kesos dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Forum CSR Kesejahteraan Sosial Sumatera Selatan, di Ruang Rapat Gubernur, Senin (18/2). Dalam kesempatan itu, Mawardi sepakat dengan usulan Forum CSR Kesos soal pembentukan tim pengendali CSR Kesos Sumsel.
Keberadaan tim tersebut diharapkanny dapat membuat penyaluran CSR lebih terarah dan tepat sasaran. Iapun meminta pembentukan ini secepatnya dilakukan agar pengentasan kemiskinan di Sumsel semakin cepat terealisasi.
“Harus kita akui pengendalian forum CSR ini tidak semudah yang kita bayangkan. Padahal kalau tidak dibangun ini akan tidak sasaran. Karena Pemprov punya kewenangan pembentukan tim ini saya kira memang sudah harus segera dilakukan,” jelasnya.
Menurut Mawardi dari diskusinya dengan pihak Kementerian Des tertinggal, saat ini pemerintah tengah fokus memberdayakan BUMDes dengan mekanisme 60 Pemberdayaan SDM dan 40 nya pemberdayaan fisik.
“Ini penting karena titik utama kemiskinan ini sebenarnya ada di desa dan daerah kota pinggiran. Makanya perlu dibentuk tim pengendalian biar tepat sasaran dan Sumsel juga ada dana utk desa dan kelurahan” jelasnya.
Selain dana desa, dana CSR ini juga dapat diberdayakan dengan BUMDes. Pemprov katanya hafus mengambil peran pembinaan atau memfasilitasi serts mengarahkan supaya dana desa benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan.
“Melalui pertemuan ini kita rumuskan langsung perkabupaten supaya CSR ini sampai sasaran,” tambahnya.
Secepatnya kata Mawardi pihaknya akan melakukan rapat dengan konsultan mauoun pendamping, dan Ketun Forums CSR Kesos untuk melakukan pendampingan. ” Supaya CSR ini beriringan dengan program 1 desa Rp1 miliar. Bersama Bappeda serta Forum CSR akan kita rumuskan siapa yang ditunjuk Gubernur. Baru kemudian dibuatkan SK. Ini memang harus di integrasikan biar ada out putnya” ujarnya.
” jelasnya.
Ketua Umum Forum CSR Kesos Sumsel J.Rhiantony mengatakan saat ini pihaknya tengah memprioritaskan beberapa program sejak 2018-2022 mendatang. Di antaranya yakni integrated sosial mapping untuk pengentasan kemiskinan, edukasi advokasi dan sosialsiasi, serta kemitraan dan keejasama.
Sinergitas forum CSR Kesos juga terus dilakuka melibatkan Baznas, laz, coreporate/BUMN/BUMD perguruan tinggi/lembaga pelatihan, donatur, lembaga sosial, media dan lainnya.
Yang tak kalah penting menurutnya saat ini Forum CSR Kesos juga diakuinya punya target pengentasan kemiskinan SDGs.
Beberapa upaya yang mereka lakukan diantaranya yakni pembangunan manusia (human development) meliputi pendidikan dan pelatihan magang dalam maupu luar negeri. Kemudian kesehatan dengan melakukam CSR kesehatan ke masyarakat PMKS seperti operssi katarak pengobatan dan lainnya.
” Kita juga berupaya membentuk perangkat desa/BUMDesa, peningkatan kapasistas SDM perangkat desa atau pengelola BUMDesa,” paparnya.
Pengentasan kemiskinan juga mereka lakukan melalui social economic development (pembangunan sosial masyarakat) melalui pemberdayaan masyarakat serra peningkatan ekonomi kerakyatan, penguatan kelembagaan Desa ,BUMdesa dana koperasi, bantuan sosial PMKS dan kemitraan dengan bapak angkat, BUMDes atau Buyer.
” Saat ini ki butuh data titik-titik kemiskinan. Kita minta mereka bantu dititik-titik itu sehingga memudahkan penanggulangan kemiskinan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu Riantoni juga menyebutkan perlunya pembentukan yayasan Sumsel Peduli untyk pemberdyaan bencana aksi sosial dna lainnya.
“Perlu dibuatkan yayasan bisa berdiri sendiri atau terafiliasi dengan pemerintah. Yayaaan iulah nantinya yang akan memberikan manfaat perushaan kepada masyarakat,” jelasnya.
Selain Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Akhmad Najib, turut hadir dalam rapat tersebut yakni Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Lesty Nurainy, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumsel Khoimudin, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel Rosyidin Hasan.**@AS/Rill Humprov.