Muara Enim “Warta Reformasi”_ PPS (penyuluh pertanian swadaya kabupaten muara enim yang di bawah dinas pertanian dan hortikultura, perikanan,perkebunan,dan kehutanan menuntut di tingkatnya kesejahteraan seperti honor dan tunjangan transportasi karena tunjangan kesejahteraan dan honor masih di bawah standar yang memadai.
“sebanyak 82 personil dan kami yang mewakili pps kabupaten sebanyak 24 orang menyampaikan aspirasi ke DPRD Kabupaten muara enim di sini kami harapkan pada DPRD kabupaten muara enim komisi III dan IV untuk membantu kesejahteraan penyuluh pertanian swadaya terang” Bapak Bahrawi petugas penyuluh pertanian swadaya BP3K Sri Tanjung kecamatan semende darat tengah.
Ketua komisi III dan IV kabupaten muara enim sangat mendukung dan menerima keluhan dan tuntutan PPS kabupaten muara enim tersebut.akan tetapi menurutnya mereka terlebih dahulu akan mempelajari dan memahami serta mengetahui apakah tuntutan dari PPS ini tidak menyalahi aturan yang ada.
“kami akan memperjuangkan tuntutan dan harapan kesejahteraan, honor dan transportasi 82 anggota PPS sekabupaten muara enim.nanti kami akan koordinasi dengan dinas terkait seperti dinas pertanian,perkebunan,perikanan,terang Ketua Komisi IV Mardiansyah.yang didampingi anggota serta anggota Komisi III Di Gedung.
DPRD Muara enim.Senin(26/03/18)
dalam pertemuan tersebut yang juga di hadiri oleh para anggota komisi IV Muhardi ST, M.Chandra SH,ishak Juharsa dan Kasman SE dari komisi III mengatakan sudah menjadi Tugas dan kewajiban kami sebagai wakil rakyat dan kalau kami nilai memang tidak sesuai degan intensif yang di terima penyuluhan pertanian swadaya yang di bawah dinas pertanian dan hortikultura, perikanan,perkebunan serta kehutanan dengan bubarnya BP4K yang selama ini mengkoordinir PPS jadi para PPS tidak tau mau kemana menuntut kesejahteraan mereka,terangnya.**@
