Beranda DKI Jakarta Ketum Partai Emas Mengapresiasi Langka Pemprov DKI Jakarta Berlakukan PSBB

Ketum Partai Emas Mengapresiasi Langka Pemprov DKI Jakarta Berlakukan PSBB

655
0
BERBAGI

JAKARTA, Warta Reformasi – Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Anies Baswedan kembali memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Alasannya, terjadi peningkatan jumlah kasus Covid-19 dan dampak kematiannya di Ibu Kota.

“Langka Gubernur DKI Jakarta itu diapresiasi oleh Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas), Hasnaeni mendukung langkah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. “Saya cukup apresiasi keputusan Pak Gubernur. Sebab apa yang dilakukan itu sangat baik,” kata Hasnaeni, Selasa (15/9/2020).

Ketum Partai Emas, Husnaeni

Husnaeni sangat mengapresiasi langka pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan tersebut. “Kalau tidak dilakukan PSBB, itu berdampak akan terus meningkat angka terpaparnya Covid-19 ini,” ujarnya.

Menurut Hasnaeni, PSBB total diperlukan, guna menekan angka kasus positif dan risiko kematian akibat wabah virus corona. Nyawa, kata dia wajib diutamakan dibanding apapun. “Saya kira nyawa itu lebih penting. Tak bisa dibeli. Sementara uang itu bisa dicari,” ungkap Hasnaeni.

Lebih lanjut, ‘Wanita Emas’, sapaan populer Hasnaeni, mengatakan turut mendukung kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah yang juga diberlakukan Anies. Langkah tersebut dipandang sebagai salah satu cara meminimalisir penyebaran Covid-19.

“Orang boleh berkantor di rumah. Jadi inilah masukan buat pemerintah pusat, diizinkan orang berkantor dari rumah. Karena ini bencana dunia, bukan Indonesia saja. Jadi ini force majeur,” tuturnya.

Seiring dengan itu, Hasnaeni pun berharap agar pemerintah membantu para pengusaha yang mematuhi kebijakan WFH. Yakni dengan membuat kebijakan subsidi atau pengurangan tagihan sewa kantor. Mengingat, saat PSBB total dipatuhi melalui WFH, seharusnya biaya sewa menjadi lebih murah. “Lalu orang yang menyewa kantor gedung itu, kalau bisa orang hanya bayar 20 persen saja. Apakah itu disubdsidi pemerintah pusat, atau bagaimana,” jelasnya.

“Karena ini teramat dirasakan para pengusaha, termasuk saya. Kita tidak berkantor tapi disuruh bayar full. Kita sebenarnya maklum karena mereka tidak memiliki pendapatan lain, karena itu kita ditekan. Jadi ini simalakama,” imbuh Hasnaeni.**@(Oz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here