Beranda Mau Tau Tanah Garapan Diduga dipatok Oknum Anggota Brimob, Warga Cijengkol Geruduk Kantor DPRD

Tanah Garapan Diduga dipatok Oknum Anggota Brimob, Warga Cijengkol Geruduk Kantor DPRD

86
0
BERBAGI

Karawang – Jabar, Warta Reformasi –
Setelah tanah garapan mereka diduga dipasang plang (Patok) oleh oknum Anggota Brimob yang mengklaim tanah tersebut dialihkan dan rencananya akan dibangun Asrama, warga dusun Cijengkol Desa Parungmulya kecamatan Ciampel didampingi LSM Lodaya datangi gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Karawang meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah ini, Kamis (9/9/2020)

Aksi warga ditanggapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang dengan langsung melaksanakan Audiensi dengan ketua komisi I, yang diwakili H. Syaepudin Juhri, komisi IV, H.Toto Suripto, Ketua Komisi III. sekaligus pemimpin Rapat H. Endang Sodikin, ketua LSM Lodaya, perwakilan Perhutani yang diwakili Wakil Administratur (WAKA). Mulyana Kurniawan, Shut dari Badan Pertanahan Negara (BPN)Camat Ciampel, Sugiono juga Kapolres dan Dandim 0604 yang diwakili serta perwakilan masyarakat didampingi kepala Desa Parungmulya, Hanafi.

Ketua Komisi III Anggota DPRD Karawang, H.Endang Sodikin

Ketua Umum LSM Lodaya, Nace Permana, S.Kom. yang juga sebagai pemegang Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) membenarkan adanya dugaan pematokan diarea tanah garapan warga yang sudah bertahun-tahun dikelola oleh masyarakat Cijengkol Parungmulya, sudah hampir satu bulan lebih dipatok pembatas oleh oknum Anggota Brimob, yang sebelumnya tidak ada pemberitahuan atau musyawarah kepada warga penggarap lahan,” kata ketua LSM Lodaya yang juga dibenarkan warga Cijengkol, Shobur dan camat Ciampel, Sugiono.

Dari kesimpulan hasil rapat, Ketua Komisi III DPRD Karawang, H. Endang Sodikin mengatakan kepada media usai rapat, karena ini menyangkut perizinan kementrian kehutanan, izin Pengelolaan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH) jadi disini kami hanya menampung apa yang menjadi permasalahan warga cijengkol,” jelasnya.

“Satu minggu kedepan, kami akan mengundang kementrian kehutanan bersama perhutani untuk memenuhi tuntutan warga, yang pada dasarnya mereka menolak dengan akan dibangunnya asrama atau benteng pertahanan negara atau apapun, yang jelas warga resah apalagi dengan dugaan perlakuan oknum anggota Brimob dilapangan,” pungkas Ketua Komisi III.**@Ropendi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here