Opini
Oleh : Dr .Subiyanto Pudin,S.Sos.,SH.,MKn.,CLA
Hakikat dalam kehidupan kapan rakyat butuh pemimpin ? yaitu pada saat rakyatnya sedang menghadapi kesulitan, karena jika rakyat sudah mampu menyelesaikan sendiri permasalahan kehidupan yang ia hadapi, kebutuhan akan peranan Pemimpin sangat kecil. Disinilah relevansinya orang miskin dan tidak mampu sering dijadikan obyek eksploitasi janji politik para politisi dengan janji manis semuanya digratiskan. Karena membuat janji itu memang gratis, tetapi melaksanakan janji itu perlu komitmen bukan komat-kamit.
Dalam literatur agama islam, pemimpin adalah khalifah (wakil Allah di bumi) untuk menegakan keadilan dan kebenaran, maka dibutukan Pemimpin yang mempunyai 4 (empat) sifat utama yaitu:
1).Siddiq (jujur), 2).Amanah (dapat dipercaya), 3).Tabligh (menyampaikan), dan 4).Fathonah (cerdas) dengan teladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Bukan rahasia umum 40.499 orang sejak tanggal 01 Januari 2026 peserta JKN BPJS Kesehatan segmen BPU PemDa PALI dinonaktifkan karena belum satu persepsi antara Pemkab PALI dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Prabumuli untuk kelanjutan perjanjian kerja sama, dari konfirmasi yang didapat kesepahaman yang dibangun oleh PemKab PALI dengan BPJS Kesehatan sepakat untuk masa 6 (enam) bulan terhitung bulan Januari s/d. bulan Juni 2026, namun terkendala ternyata APBD Pemkab PALI anggarkan budget hanya cukup membayar 3 (tiga) bulan iuran untuk 40.499 orang tersebut dengan alasan pemotongan TKD dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
Sementara BPJS Kesehatan berdalih pada ketentuan poin iii Permendagri No. 14 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Polemik ini membuat 40.499 orang yang nota bene orang miskin dan tidak mampu, seperti kata pepatah “Gajah bertarung sama gajah, pelanduk mati ditenaghnya terhimpit”.
Faktanya sudah banyak dari peserta BPJS Kesehatan yang non aktif tersebut sakit terpaksa harus merogoh kantong untuk bayar biaya berobat di Puskesmas, belum lagi yang sakit harus diopname di RS, sudah merepotkan semua pihak mulai dari penulis, beberapa relawan di Kabupaten PALI, pihak Dinkes termasuk anggota dan Wakil Ketua DPRD turun tangan melakukan advokasi reaktivasi BPJS Kesehatan yang diusulkan ke Dinkes Provinsi Sumsel.
Kesulitan warga miskin dan tidak mampu saat ini dipicu oleh kebijakan Bupati PALI periode ini yang terasa berbeda dengan kebijakan Bupati sebelumnya telah berhasil menorehkan tinta emas bukti keberpihakan kepada warga miskin dan tidak mampu dengan mewujudkan Kabupaten PALI mencapai predikat UHC (Universal Health Coverage).
Logika sederhananya sepatutnya Bapak Asgiyanto sebagai Bupati membuat keputusan yang minimal sama dengan mempertahankan kebijakan yang sudah baik dan terbukti telah memberikan banyak kemaslahan bagi warga miskin dan tidak mampu.
Jangan buru-buru mengklaim pertumbuhan ekonomi yang dicapai PALI murni hasil kinerja Bupati sendiri, itu bisa terjadi ada peran 40.499 orang miskin dan tidak mampu yang terjamin kesehatannya sehingga bisa bekerja dengan tenang dan berproduksi sehingga menciptakan produktifitas.
“Apakah klaim capaian yang disampaikan Bupati PALI murni hasil kerjanya ? Sebab Bupati periode ini dilantik pada tanggal 25 Februari 2025, jadi dia mulai bekerja dengan APBD yang ditetapkan oleh Bupati sebelumnya.
Kembali kepada hakikat Kepemimpinan, sudah sepatutnya Bupati PALI melakukan langkah-langkah kongret demi Kemanusiaan dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada warganya, bukan dengan retorika yang mencari kambing hitam yang cenderung melepaskan tanggungjawabnya. Karena tanggungjawab dan tugas utama Pemimpin itu mengambil keputusan yang memberikan kemaslahatan bagi warga yang di Pimpin.
Tidak ada kata terlambat jika mau membuktikan Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat, karena dalam konsep Kepemimpinan Pemeritah sebagai penyelenggara negara, yaitu negara harus hadir ditengah-tengah rakyatnya yang sedang mengalami kesulitan, antara lain warga yang sakit butuk perlindungan Kesehatan, bukan dijawab dengan retorika/omon-omon dengan menuding pihak lain atau mencari kambing hitam.
Semestinya, Bupati PALI dengan sikap yang bijaksana dan tawadhu, fokus pada bagaimana cara realisasikan janji politiknya, buktikan keberpihakan kepada rakyatnya bukan hanya slogan belaka. Jadilah Pemimpin yang bertanggungjawab atas janjinya, insyaa ALLAH bisa selamat dunia akhirat …Aamiin !!!
